Kebijakan Presiden Prabowo untuk memperketat pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis (22/5/2026) mencerminkan arah baru kebijakan ekonomi Indonesia yang berfokus pada penguatan peran negara dalam pengelolaan ekonomi. Melalui pembentukan lembaga baru bernama Danantara di bawah naungan sovereign wealth fund Indonesia, pemerintah akan mengawasi ekspor komoditas utama seperti batu bara, minyak kelapa sawit mentah, dan ferroalloy. Pemerintah menilai bahwa Indonesia telah kehilangan pendapatan besar selama beberapa dekade akibat penjualan sumber daya alam dengan harga di bawah nilai sebenarnya serta lemahnya pengawasan ekspor.
Prabowo menyatakan bahwa Indonesia kehilangan hingga 908 miliar dolar Amerika Serikat selama 34 tahun akibat penjualan komoditas dengan harga lebih rendah dari harga pasar global. Melalui lembaga baru tersebut, pemerintah berupaya memastikan seluruh transaksi ekspor tercatat secara transparan dan sesuai harga internasional. Kebijakan ini mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa kekayaan alam nasional harus memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat Indonesia, bukan hanya bagi perusahaan besar atau pihak asing.
Namun demikian, sejumlah pakar ekonomi menilai bahwa mekanisme baru tersebut masih belum jelas, terutama terkait kewenangan dan peran lembaga baru itu. Hingga saat ini pemerintah belum menjelaskan apakah lembaga tersebut akan bertindak sebagai regulator, perantara perdagangan, penentu harga, atau bahkan sebagai satu-satunya jalur wajib ekspor. Ketidakjelasan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekonomi karena dapat mempengaruhi kontrak dagang, arus pembayaran, dan fleksibilitas eksportir dalam menghadapi fluktuasi pasar global.
Para ekonom dari berbagai lembaga seperti CORE Indonesia dan INDEF memperingatkan bahwa sentralisasi ekspor dapat memunculkan monopoli baru apabila tidak dikelola secara transparan. Jika seluruh kontrak ekspor harus melalui satu lembaga pemerintah, maka risiko keterlambatan transaksi, kerumitan birokrasi, serta munculnya praktik rente dan korupsi dapat meningkat. Hal ini dianggap sangat berbahaya terutama bagi sektor batu bara dan minyak sawit yang sangat bergantung pada kecepatan transaksi dan kepercayaan pembeli internasional.
Kekhawatiran pasar tercermin dari penurunan indeks saham Indonesia setelah pengumuman pembentukan badan ekspor baru tersebut. Investor bersikap hati-hati karena belum memahami mekanisme implementasi kebijakan baru itu. Selain itu, harga minyak sawit mentah domestik juga mengalami penurunan akibat perusahaan-perusahaan menunda pembelian sambil menunggu kejelasan regulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas kebijakan dan kepastian hukum tetap menjadi faktor utama dalam menjaga iklim investasi di Indonesia.
Di sisi lain, kebijakan ini menunjukkan arah ekonomi yang semakin mengarah pada model ekonomi yang dipimpin negara. Selain pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), pemerintah juga meluncurkan berbagai program besar seperti koperasi desa Merah Putih dan program makan bergizi gratis yang seluruhnya dikelola secara terpusat. Para pengamat menilai bahwa pemerintah ingin memainkan peran yang lebih dominan dalam mengatur ekonomi nasional, terutama pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan sumber daya alam dan keamanan sosial.
Meskipun pemerintah berharap bahwa penguatan kontrol dapat meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat cadangan devisa, tantangan implementasi tetap besar. Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor global. Jika kebijakan menjadi terlalu intervensionis tanpa transparansi dan tata kelola yang baik, maka perusahaan internasional dapat beralih membeli komoditas dari negara lain seperti Malaysia, khususnya pada pasar minyak sawit yang sangat kompetitif.
Secara umum, langkah-langkah Prabowo mencerminkan ambisi besar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap ekspor sumber daya alam. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki pengawasan perdagangan luar negeri, namun di sisi lain juga membawa risiko konsentrasi kekuasaan ekonomi yang berlebihan. Keberhasilan DSI di masa mendatang akan sangat bergantung pada tingkat transparansi, profesionalisme, serta kemampuan pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan dunia usaha di tengah persaingan global yang semakin ketat.